RILIS KAJIAN - HARI TOLERANSI INTERNASIONAL: MENGUJI KEBERPIHAKAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH

Abstrak

Hak atas kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya merupakan salah satu hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Akan tetapi, hingga kini, masih terdapat peraturan dan perlakuan diskriminatif terhadap umat beragama, khususnya terkait rumah ibadah. Kondisi toleransi di Indonesia yang kian memburuk dicerminkan oleh berulangnya kasus intoleransi terhadap rumah ibadah di Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai faktor, terutama faktor keberpihakan negara dalam melindungi hak mendirikan rumah ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 8 dan 9 Tahun 2006 merupakan salah satu legislasi yang bermasalah. Mekanisme perizinan rumah ibadah yang kompleks pun menyulitkan pembangunan rumah beribadah bagi semua agama dan memberikan justifikasi bagi praktik-praktik intoleran. Instansi dengan mandat dari negara seperti FKUB, pemerintah daerah, hingga Kepolisian RI pun tidak berperan aktif dalam melindungi hak mendirikan rumah ibadah. Tak jarang aparat negara justru berpihak pada pihak-pihak intoleran. Peraturan yang ada perlu ditinjau kembali dan direvisi agar menjadi peraturan yang ideal. Selain itu, keberpihakan negara adalah kunci untuk menjamin kebebasan mendirikan rumah ibadah dan mewujudkan toleransi.

Kata kunci: intoleransi, pendirian rumah ibadah, perizinan rumah ibadah, FKUB

Abstract

The right to freedom of religion and to worship according to one’s religion is one of the rights guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, until now, there are still regulations and discriminatory treatment against religious people, particularly related to places of worship. The worsening condition of tolerance in Indonesia is reflected by the repeated cases of intolerance towards places of worship in Indonesia. This cannot be separated from various factors, especially the state’s partiality in protecting the right to build houses of worship. Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs (PBM) No. 8 and 9 of 2006 is one of the problematic legislations. The complex licensing mechanism for places of worship also makes it difficult to build houses of worship for all religions and justifies intolerant practices. Institutions with mandates from the state such as FKUB, local governments, and the Indonesian National Police do not play an active role in protecting the right to build houses of worship. Not infrequently the state apparatus sided with intolerant parties. Existing regulations need to be reviewed and revised to become ideal regulations. In addition, the state’s partiality is the key to guaranteeing the freedom to build houses of worship and uphold tolerance.

 

Keywords: intolerance, the establishment of houses of worship, licensing of places of worship, FKUB