KAJIAN MENJAWAB MISKONSEPSI RUU PKS

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kembali marak diperbincangkan. Hal ini salah satunya dikarenakan oleh naiknya perhatian publik terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang biasa disingkat RUU P-KS. Urgensi untuk adanya RUU P-KS kian genting mengingat sudah kurang lebih 7 tahun dan beberapa kali bertengger di Prolegnas sejak dari penggagasannya namun belum kunjung disahkan. Dukungan untuk mengesahkan RUU ini telah banyak disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Namun selain dukungan berbagai elemen masyarakat tersebut, terdapat pula penolakan oleh beberapa lapisan masyarakat yang sejatinya disebabkan oleh adanya miskonsepsi mengenai tujuan maupun isi yang terkandung dalam RUU P-KS. Beberapa miskonsepsi yang ditemukan di masyarakat adalah bahwa RUU P-KS lebih dominan melindungi perempuan sehingga terkesan diskriminatif. Konsep persetujuan (consent) dalam RUU P-KS mendorong terjadinya seks bebas. RUU P-KS juga dituding dapat memperbesar konflik rumah tangga. Miskonsepsi lain terkait RUU P-KS adalah dugaan bahwa RUU ini tidak mengatur norma terkait penyimpangan seksual termasuk mendukung keberadaan lesbian, gay, bi-sexual, dan gay (LGBT). Penolakan lain terhadap RUU ini juga didasari dengan terminologi “kekerasan” yang dinilai kurang tepat dan sepatutnya digantikan dengan kata “kejahatan”. Pada hakekatnya adanya penolakan terhadap RUU ini berakar dari miskonsepsi, ketidakpahaman, misinformasi, dan adanya prasangka tendensius terhadap RUU P-KS. Penulis berharap untuk meluruskan miskonsepsi ini melalui penjabaran diatas dalam rangka mencerdaskan masyarakat agar produk hukum yang dapat secara utuh mengatur terkait perlindungan dari kekerasan seksual dan bersudut pandang korban segera disahkan. 

Kata Kunci: kekerasan seksual, miskonsepsi, prasangka, RUU P-KS, pengesahan.

Abstract

Sexual violence has once again caught the eyes of the public. This is partly due to the increasing public attention to the Elimination of Sexual Violence Bill or commonly abbreviated as the P-KS Bill. There is an urgency for the P-KS Bill, considering that it has been approximately 7 years since its inception and has been sitting in the National Legislative Program several times but has not yet been passed. The support to pass this bill has been voiced by various elements of society. However, there have also been rejections by several members of society, which are caused by misconceptions regarding the objectives and contents of the P-KS Bill. Some misconceptions found in the community are that the P-KS Bill is more dominant in protecting women so that it seems discriminatory. Furthermore, there are also misconceptions in regards to the concept of consent in the P-KS Bill that seemingly encourages free sex. The P-KS Bill is also accused of being able to potentially increase household conflicts. Another misconception related to the P-KS Bill is the allegation that this bill does not regulate norms related to sexual deviation, including supporting the existence of lesbian, gay, bi-sexual, and gay (LGBT) people. Another rejection of this bill is also based on the term “violence” which is considered misused and ought to be replaced with the word “crime”. In essence, the rejection of this bill is rooted in misconceptions, misunderstandings, misinformation, and tendentious prejudice. The author hopes to straighten out this misconception through the rationalizations above to educate the public so that a legal product that can fully regulate protection from sexual violence and having full regard for the victim’s point of view will be promptly ratified.

Keywords: sexual violence, misconception, prejudice, P-KS bill, ratification.