KAJIAN REKOMENDASI PENETAPAN BOP

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk mengelola pendanaan secara mandiri, transparan, dan akuntabel serta menetapkan tarif biaya pendidikan. Di Universitas Indonesia, biaya pendidikan seringkali menjadi isu yang kompleks karena masih ditemukan banyak kasus penyimpangan penerapan biaya pendidikan yang mengindikasikan bahwa UI belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel, dan transparan. Peraturan yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan keuangan UI, yaitu Peraturan MWA UI No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan UI juga menimbulkan banyak masalah karena tidak adanya rujukan dalam tata cara penentuan biaya operasional pendidikan yang menyebabkan rektor dapat bersifat absolut dalam menetapkan biaya operasional pendidikan. Oleh karena itu, regulasi yang bermasalah ini harus direvisi dan dikaji ulang, di mana di dalamnya harus dimasukkan hal-hal penting seperti tata cara pemberlakuan atau penetapan biaya serta ketentuan mengenai evaluasi dan penyesuaian tarif biaya pendidikan. Selain itu, dibutuhkan juga proses analisis dampak serta pembentukan lembaga tim penilai kajian dan partisipasi mahasiswa dalam penetapan kebijakan biaya pendidikan di UI.

Kata kunci: pendidikan tinggi, biaya operasional pendidikan, pengelolaan keuangan UI

Abstract

According to Law No. 12 of 2012 on Higher Education, universities have the right to independently, transparently and responsibly manage funds and set tuition fees. At the University of Indonesia, the cost of education is often a complex issue because there are still many cases of irregularities in the application of tuition fees that indicates UI does not yet have good, accountable, and transparent financial management. Regulations that specifically regulate UI financial management, namely UI MWA Regulation No. 5 of 2016 concerning the UI Financial Management Guidelines, also causes many problems because there is no reference in the procedure for determining the operational costs of education which causes the chancellor to have an absolute power in determining the operational costs of education. Therefore, this problematic regulation must be revised and reviewed, in which it must include several important things, such as procedures for implementing or determining fees and provisions regarding evaluation and adjustment of tuition fees. In addition, an impact analysis process is also needed as well as the establishment of a study assessment team and student participation in determining tuition fees policies at UI.

Keywords: higher education, tuition fees, UI financial management