KAJIAN REKOMENDASI UU ITE: REVISI DEMI DEMOKRASI

Intisari

Sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi, Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia (HAM) seperti kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, serta hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Pada dasarnya, HAM tidak dapat dicabut, tetapi hak atas kebebasan berpendapat dapat dibatasi dalam kondisi tertentu. Sayangnya, aturan-aturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan hak atas kebebasan berpendapat masih mengandung ketentuan-ketentuan yang multitafsir. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Semangat awal pemberlakuan UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital tetap aman dan menanggulangi permasalahan yang timbul dari adanya transaksi dan pertukaran informasi elektronik, tetapi penerapannya justru menimbulkan rasa ketidakadilan dan tidak aman dalam masyarakat. Dalam perundang-undangan semacam ini, penerapan sanksi seharusnya mengutamakan sanksi administratif. UU ITE juga harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu ketentuan yang dikenal dalam doktrin hukum pidana adalah asas legalitas. Dalam penerjemahan asas legalitas, dikenal istilah lex scripta, lex certa, dan lex praevia. Sayangnya, beberapa pasal dalam UU ITE justru tidak memenuhi asas legalitas, terutama lex certa. Pasal-pasal bermasalah itu antara lain Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 28 ayat (2); Pasal 29; dan Pasal 36; serta Pasal 40 ayat (2) huruf a dan b. Wacana revisi UU ini sebelumnya telah menjadi angin besar bagi masyarakat, tetapi kini justru mencuat pemberitaan bahwa pemerintah berencana melakukan penyusunan pedoman interpretasi terhadap UU ITE. Permasalahan ini muncul dari tidak adanya metode interpretasi dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Kata Kunci: kebebasan berpendapat dan berekspresi, kepastian hukum, UU ITE, sanksi administratif, hierarki peraturan perundang-undangan

Abstract 

As a state of law that upholds democracy, Indonesia guarantees human rights such as freedom of opinion and expression, as well as the right to obtain legal certainty. Basically, human rights can’t be revoked, but the freedom of expression can be limited under certain conditions. Unfortunately, the legal rules in Indonesia that regulate the limitation of the right to freedom of expression still contain provisions that have multiple interpretations. One of them is Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) as amended by UU No. 19 Tahun 2016. The initial spirit of the enactment of UU ITE was to keep the digital space safe and overcome problems that arise from transactions and exchange of electronic information, but its implementation actually creates a sense of injustice and insecurity in society. In such legislation, the application of sanctions should prioritize administrative sanctions. UU ITE must also comply with the general provisions contained in Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). One of the provisions known in the doctrine of criminal law is the principle of legality. In the translation of the legality principle, the terms lex scripta, lex certa, and lex praevia are known. Unfortunately, several articles in UU ITE don’t fulfill the principle of legality, especially lex certa. The problematic articles include Article 27 paragraph (1), (3) and (4); Article 28 paragraph (2); Article 29; Article 36; Article 40 paragraph (2) letter a and b. The discourse on the revision of this law had become good news for the community, but now the government is planning to prepare an interpretation guideline for UU ITE. This problem arises from the absence of an interpretation method in the context of the hierarchy of laws and regulations as regulated in Article 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Keywords: freedom of opinion and expression, legal certainty, UU ITE, administrative sanctions, the hierarchy of laws and regulations