RILIS KAJIAN: RKUHP

Abstrak

KUHP yang merupakan terjemahan  dari kitab peninggalan Hindia-Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, merupakan dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1946. Upaya untuk memperbarui KUHP telah disuarakan  sejak awal kemerdekaan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Wacana ini akhirnya direalisasikan melalui disusunnya RKUHP. Namun, RKUHP yang seharusnya membawa solusi bagi permasalahan-permasalahan pidana yang ada di masyarakat nyatanya malah menghadirkan permasalahan-permasalahan baru. Sebagian dari ketentuan yang bermasalah adalah ketentuan mengenai asas legalitas, aborsi dan kontrasepsi, perzinaan dan kohabitasi, perbuatan cabul dan pemerkosaan, kebebasan berpendapat, kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, kriminalisasi terhadap gelandangan, pengaturan tentang pembiaran unggas, kejahatan lingkungan, serta pertanggungjawaban korporasi. Berbagai permasalahan ini berpotensi mengakibatkan terjadinya over-kriminalisasi dan mengancam hak masyarakat. Apabila ingin disahkan, segala permasalahan yang ada dalam RKUHP sejatinya perlu diperbaiki terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum demi perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: RKUHP, hukum pidana, pasal bermasalah, over-kriminalisasi

Abstract

The Criminal Code Bill which is a translation of the Dutch East Indies heritage book, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie, is the basis of criminal laws applicable in Indonesia since 1946. Efforts to revise the Criminal Code Bill have been voiced since the beginning of independence to accommodate the growing needs of society. This discourse was finally realized through the drafting of the RKUHP. However, the RKUHP that is supposed to provide solutions to criminal problems that exist in society instead presents new problems. Some of the problematic provisions are regarding the principles of legality, abortion and contraception, adultery and cohabitation, obscene acts and rape, freedom of opinion, crimes against human rights, criminalization of tramps, regulation of poultry omission, environmental crimes, and corporate responsibility. These various problems have the potential to lead to overcriminalization and threaten the rights of the people. If the bill is to be passed, all the problems that exist in the RKUHP first need to be fixed. This attempt aims to create legal certainty for the protection of the rights and interests of the people. Keywords: RKUHP, criminal law, problematic articles, overcriminalization