KAJIAN RUU PPT

Abstrak

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan pekerja domestik yang memiliki pekerjaan seputar pengurusan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, memasak, dan sebagainya. PRT memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak untuk mendapatkan upah atas hasil kerjanya layaknya pekerja lain seperti buruh dan karyawan. Meskipun memiliki definisi yang sama dengan jenis pekerja lainnya, regulasi yang mengatur seperti UU Ketenagakerjaan tidak menjangkau pengaturan hak PRT dan seakan-akan membedakannya. PRT dikategorikan sebagai pekerjaan dalam sektor ekonomi nonformal. Ini dikarenakan PRT dipekerjakan oleh majikan sebagai “pemberi kerja” sehingga berbeda dari buruh dan karyawan yang dipekerjakan oleh sebuah badan usaha atau “pengusaha” di sektor formal. Oleh karena PRT dianggap tidak dipekerjakan oleh “pengusaha”, mereka tidak diberikan perlindungan yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan terhadap pekerja lainnya. Padahal, PRT adalah golongan pekerja yang rawan mengalami diskriminasi, pelecehan, bahkan perendahan terhadap profesi. PRT adalah kaum pekerja yang rentan karena bekerja dalam situasi yang tidak layak dengan jam kerja panjang tanpa batasan waktu yang jelas, tidak ada istirahat, atau hari libur. Tanpa perlindungan dari peraturan perundang-undangan, PRT tidak memiliki jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dan rentan mengalami kekerasan dalam bekerja baik secara ekonomi, fisik dan psikis. Oleh karena itu, ada sebuah urgensi besar untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi PRT untuk melindungi hak mereka sebagai pekerja. 

Kata kunci: pekerja rumah tangga, UU Ketenagakerjaan, PRT, diskriminasi, rentan, perlindungan hukum, perlindungan hak.

Abstract

Domestic Workers are those whose jobs are around managing household chores such as laundry, sweeping, cooking, and so on. Domestic workers have obligations, responsibilities, and the right to get wages for their work like other kinds of workers such as laborers and employees. Even though they have the same definition as other types of workers, regulations such as the Indonesian Law on Labor, do not cover the protection of the rights of domestic workers and seem to differentiate between them and laborers or employees. Domestic workers are categorized as workers in the non-formal economic sector. This is because domestic workers are employed by domestic employers making them different from workers employed by a business entity or “entrepreneurs” in the formal sector. Because domestic workers are considered not to be employed by a business entity, they are not given the protection afforded by the Labor Law to other workers. Eventhough, domestic workers are a group of workers who are prone to experience discrimination, harassment, and even humiliation of the profession. Domestic workers are vulnerable workers because they work in inappropriate situations with long working hours without clear time limits, no breaks, and no holidays. Without protection from laws and regulations, domestic workers do not have health and employment social security insurance and are vulnerable to experiencing violence at work both physically and psychologically. Therefore, there is a great urgency to create legal protection for domestic workers to protect their rights as workers.

Keywords: domestic workers, labor law, discrimination, vulnerable, legal protection, rights protection.